SMKSMUHAMMADIYAH-HGLS.SCH.ID – Upaya menekan angka peredaran rokok ilegal di Jawa Barat kini melibatkan elemen masyarakat secara lebih masif, di mana Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) didorong untuk menjadi garda terdepan dalam penyebaran edukasi hingga ke pelosok daerah.
Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui acara Sosialisasi Tatap Muka Gempur Rokok Ilegal yang diselenggarakan di Harper Hotel, Purwakarta, pada Kamis (16/7/2026). Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk membekali para penggerak komunitas dengan pengetahuan komprehensif terkait bahaya dan ciri-ciri rokok tanpa cukai.
Peran aparat penegak hukum dinilai belum cukup maksimal tanpa adanya dukungan literasi dari warga. Oleh karena itu, KIM diharapkan mampu menjadi jembatan informasi yang efektif dalam mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif rokok ilegal bagi penerimaan negara.
Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya:
- Perwakilan dari pihak Bea Cukai.
- AKP Dodi Nugroho, S.H., M.M. dari Polda Jawa Barat.
- Tulus Aripan, S.I.P., M.Si., selaku Kepala Satpol PP Jawa Barat.
- Firmansyah dan Ayu Yuningsih, akademisi dari Universitas Islam Bandung (UNISBA).
- Deni Sonjaya, yang mewakili KIM Jawa Barat.
Kepala Satpol PP Jawa Barat, Tulus Aripan, menekankan bahwa KIM memiliki posisi yang sangat strategis. Dengan jaringan yang telah terbentuk hingga ke level desa, komunitas ini menjadi mitra kunci pemerintah dalam mempersempit ruang gerak distribusi barang terlarang tersebut.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh peserta dapat menjadi agen informasi bagi pemerintah, khususnya Satpol PP dan Bea Cukai, dalam mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara,” ujar Tulus dalam keterangannya.
Peredaran rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif semata. Praktik ini secara langsung menggerus potensi penerimaan negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat luas.
Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat lokal dipandang sebagai kunci utama. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih taat hukum, sehingga target Indonesia Emas 2045 dapat didukung dengan masyarakat yang sehat dan cerdas secara literasi.
Selama berlangsungnya sosialisasi, peserta mendapatkan materi mendalam mengenai mekanisme penegakan hukum dan pengawasan distribusi rokok di lapangan. Selain itu, terdapat sesi diskusi interaktif yang membahas tantangan di lapangan serta strategi pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan pesan edukasi agar lebih mudah dipahami oleh lapisan masyarakat akar rumput.
Pemerintah menaruh harapan besar agar anggota KIM dapat menjadi perpanjangan tangan yang efektif di tingkat RW maupun komunitas lokal. Dengan meningkatnya pemahaman publik, diharapkan kesadaran untuk menolak dan melaporkan peredaran rokok ilegal akan tumbuh secara organik.
Upaya kolektif ini diharapkan mampu menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat bagi industri rokok legal. Selain menjaga pendapatan negara, langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat budaya patuh hukum di tengah kehidupan bermasyarakat di Jawa Barat.
Leave a Reply