Mahfud MD Hadiri Talk Show, Wakil Wali Kota Tekankan Penegakan Hukum Berintegritas

SMKSMUHAMMADIYAH-HGLS.SCH.ID – Penegakan hukum di Indonesia kembali menjadi sorotan utama dalam ruang diskusi publik yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dan praktisi hukum. Dalam sebuah acara talk show bertajuk “Problematika Penegakan Hukum di Indonesia” yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sosok Mahfud MD hadir sebagai narasumber utama untuk membedah tantangan sistemik yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di tanah air.

Kehadiran Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dalam forum tersebut memberikan dimensi baru terkait pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Acara ini tidak sekadar menjadi ajang diskusi akademik, melainkan sebuah refleksi kolektif mengenai bagaimana integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses hukum yang berjalan.

Dalam paparannya, Mahfud MD menekankan bahwa problematika hukum di Indonesia sering kali berakar pada lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan etika profesi. Menurutnya, regulasi yang baik sekalipun akan kehilangan fungsinya jika para pelaksana hukum di lapangan tidak memiliki integritas yang kokoh. Penegakan hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas menjadi isu krusial yang terus diupayakan untuk dihilangkan melalui reformasi sistem yang berkelanjutan.

Siti Farida Rosmawati, yang mewakili Pemerintah Kota Cirebon, menyatakan dukungannya penuh terhadap upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip integritas. Baginya, penegakan hukum bukan hanya urusan aparat kepolisian atau kejaksaan semata, melainkan tanggung jawab bersama untuk menciptakan iklim sosial yang tertib dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

“Integritas adalah harga mati dalam penegakan hukum. Tanpa integritas, kepercayaan publik terhadap lembaga negara akan terus tergerus, yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan daerah,” ujar Siti Farida dalam sela-sela acara tersebut.

Diskusi yang berlangsung dinamis ini juga menyoroti beberapa tantangan nyata, di antaranya:

• Dominasi kepentingan politik dalam proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu.
• Perlunya transparansi dalam setiap tahapan penyelidikan hingga putusan pengadilan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan.
• Pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat kecil yang sering kali menjadi korban ketidakadilan sistem.
• Peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi sosialisasi kesadaran hukum kepada masyarakat luas.

Mahfud MD, sebagai tokoh yang dikenal konsisten dalam mengawal penegakan hukum, menegaskan bahwa perbaikan sistem peradilan memerlukan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Ia mendorong agar setiap warga negara tidak ragu untuk bersuara dan melaporkan adanya ketimpangan atau praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan. Menurutnya, partisipasi publik merupakan elemen krusial untuk menekan potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain aspek teknis hukum, talk show ini juga menyentuh pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan hukum dan etika diharapkan tidak hanya diajarkan di bangku perkuliahan hukum, tetapi juga di lingkungan sekolah menengah guna membentuk generasi masa depan yang sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan.

Siti Farida menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus mendukung setiap langkah reformasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sinergi ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di tingkat daerah. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara langsung bagi masyarakat di wilayah Cirebon, terutama dalam hal kepastian hukum dalam berusaha maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Penegakan hukum yang berintegritas adalah pilar utama demokrasi. Ketika hukum ditegakkan dengan adil, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dicapai karena adanya kepastian dan rasa aman.

Di akhir sesi, para peserta yang hadir tampak antusias merespons pemaparan tersebut dengan berbagai pertanyaan kritis. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya supremasi hukum semakin meningkat. Acara ini ditutup dengan kesepakatan kolektif bahwa penegakan hukum berbasis integritas bukan sekadar slogan, melainkan sebuah misi yang harus diwujudkan melalui aksi nyata oleh setiap pemangku kebijakan, termasuk para pemimpin di daerah.

Kehadiran tokoh nasional seperti Mahfud MD dalam diskusi ini diharapkan mampu memberikan dorongan moral bagi seluruh aparat penegak hukum di Indonesia untuk terus bekerja secara profesional, jujur, dan berani. Dengan dukungan dari pemerintah daerah seperti yang ditunjukkan oleh Wakil Wali Kota Cirebon, optimisme terhadap perbaikan sistem hukum di masa depan menjadi semakin nyata dan terukur.