Kerikil.id | Bandung – Pengawasan internal kepolisian tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kelengkapan dokumen dan pemenuhan prosedur. Sistem pengendalian yang berjalan efektif serta kemampuan mengidentifikasi risiko menjadi bagian penting untuk mencegah penyimpangan dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan asistensi manajemen risiko di lingkungan Polda Jawa Barat.
Upaya memperkuat tata kelola internal tersebut dibahas dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 4 Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Auditor Kepolisian Utama Tk. II Baintelkam Polri, Brigjen Pol. Dr. Alfian Budianto, S.H., M.H., serta Ketua Tim Itwasum Polri, Kombes Pol. Ucok Lasdin Silalahi, S.I.K., M.H., bersama anggota tim.
Sejumlah pejabat dan personel yang menangani perencanaan serta pengawasan di lingkungan Polda Jabar turut mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya para Kabag Ren, Kasubbag Renmin, Kasiwas jajaran Polda Jabar, serta Kasubbagwas Intern RSB.
Dalam arahannya, Brigjen Pol. Alfian Budianto mengingatkan bahwa pengawasan dan penilaian kematangan manajemen risiko tidak semestinya dipandang sebagai pekerjaan administratif semata.
Lebih dari itu, sistem pengendalian harus mampu memastikan setiap pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai aturan, meminimalkan potensi penyimpangan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan tersebut menempatkan manajemen risiko sebagai bagian penting dari upaya menjaga kualitas tata kelola sekaligus kesehatan organisasi Polri.
Sementara itu, Kombes Pol. Ucok Lasdin Silalahi memaparkan materi mengenai SPIP Terintegrasi, termasuk pentingnya keselarasan sistem pengendalian pada setiap tingkatan organisasi.
Penerapan sistem yang terintegrasi diharapkan membuat proses pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap satuan kerja perlu memahami tanggung jawab pengendalian internal sesuai tugas dan kewenangannya.
Bagi institusi kepolisian, penguatan pengawasan internal memiliki arti penting karena berkaitan dengan pelaksanaan tugas, penggunaan sumber daya, pengelolaan organisasi, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, hasil sosialisasi dan asistensi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pemahaman di ruang pertemuan. Jajaran satuan kerja Polda Jabar diharapkan menerapkannya dalam kegiatan operasional dan tata kelola organisasi di wilayah masing-masing.
Pada akhirnya, efektivitas pengawasan internal bukan hanya diukur dari terselenggaranya sosialisasi atau tersusunnya laporan, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut mencegah kesalahan, mendeteksi risiko, dan mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian pun membutuhkan dukungan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta konsisten dalam menjalankan aturan.
Persoalan dugaan penyimpangan bantuan pangan di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, bukan sekadar perkara ditemukannya sekitar satu ton beras di sebuah kendaraan yang berada di garasi pribadi Kuwu.
Di balik peristiwa tersebut, ada persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya?
Kini, setelah penanganan perkara yang sebelumnya dilakukan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Indramayu dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Indramayu, perhatian publik tertuju pada hasil pemeriksaan tim Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus).
Peralihan penanganan tersebut menjadi babak penting yang harus dijawab secara terbuka. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai keberadaan beras, tetapi juga kepastian tentang alur distribusi, penggunaan kewenangan pemerintah desa, dan nasib hak penerima bantuan pangan.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut kebutuhan masyarakat miskin justru berakhir dalam tumpukan dokumen pemeriksaan tanpa memberikan jawaban yang memadai.
Bantuan Negara Bukan Milik Pribadi
Bantuan pangan merupakan program pemerintah yang memiliki tujuan jelas, yakni membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, terutama kelompok yang membutuhkan perlindungan sosial.
Karena bersumber dari program pemerintah, penyalurannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Ada mekanisme, data penerima, jumlah bantuan, serta pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat.
Dalam konteks ini, keberadaan sekitar 100 karung beras yang ditemukan di dalam kendaraan di garasi pribadi Kuwu Desa Sukajati patut ditelusuri secara menyeluruh.
Pertanyaan publik sebenarnya sederhana. Mengapa beras tersebut berada di lokasi itu? Siapa yang memerintahkan penyimpanan? Apakah seluruh bantuan sudah disalurkan kepada penerima yang berhak? Jika ada perubahan alokasi, apakah terdapat dasar dan persetujuan sesuai ketentuan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan asumsi, apalagi dengan pembenaran sepihak. Semuanya harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, keterangan pihak terkait, dan pencocokan kondisi di lapangan.
Sebab, beras bantuan pemerintah bukan barang yang dapat diperlakukan sesuka hati berdasarkan keputusan pribadi, sekalipun keputusan tersebut diklaim memiliki tujuan sosial.
Dalih Jumat Berkah Harus Diuji, Bukan Sekadar Dipercaya
Salah satu penjelasan yang dikemukakan pihak Pemerintah Desa Sukajati adalah bahwa beras tersebut sengaja dikumpulkan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat miskin lainnya melalui program Jumat Berkah.
Secara sosial, membantu warga yang membutuhkan tentu merupakan tindakan yang baik. Tidak ada yang salah dengan semangat berbagi dan kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu.
Namun, persoalannya bukan pada nama program Jumat Berkah. Persoalannya adalah sumber bantuan dan mekanisme penggunaannya.
Jika beras tersebut merupakan bagian dari bantuan pangan pemerintah yang sudah memiliki daftar penerima dan ketentuan distribusi, maka pengalihan atau penundaan penyalurannya harus memiliki dasar yang sah.
Jangan sampai niat membantu kelompok masyarakat lain justru mengorbankan hak warga yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Ada perbedaan mendasar antara menggunakan sumber daya pribadi untuk kegiatan sosial dan mengelola bantuan yang berasal dari program negara.
Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Program sosial desa dapat berjalan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan penyaluran bantuan pemerintah.
Karena itu, Inspektorat perlu menguji keterangan mengenai Jumat Berkah tersebut melalui bukti yang konkret. Apakah benar ada daftar penerima tambahan? Kapan beras akan disalurkan? Siapa yang menetapkan penerimanya? Apakah penerima resmi sebelumnya telah memperoleh haknya secara utuh?
Tanpa jawaban yang terukur, penjelasan tersebut akan tetap menjadi klaim yang belum teruji.
Inspektorat Jangan Hanya Memeriksa Administrasi
Di sinilah peran Inspektorat Kabupaten Indramayu menjadi sangat menentukan.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pencocokan dokumen atau sekadar memastikan bahwa beras masih tersedia secara fisik. Lebih jauh, harus ditelusuri apakah pelaksanaan penyaluran sudah sesuai ketentuan dan apakah terdapat hak masyarakat yang tidak terpenuhi.
Setidaknya ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian dalam pemeriksaan.
Pertama, memastikan jumlah bantuan pangan yang diterima Desa Sukajati, termasuk dokumen serah terima dan data penerima manfaat.
Kedua, mencocokkan jumlah beras yang seharusnya disalurkan dengan jumlah yang benar-benar diterima masyarakat.
Ketiga, memeriksa alasan dan dasar kewenangan penyimpanan sekitar 100 karung beras di kendaraan yang berada di garasi pribadi Kuwu.
Keempat, meminta keterangan penerima bantuan, perangkat desa, pihak yang bertanggung jawab atas distribusi, serta pihak terkait lainnya.
Kelima, memastikan apakah terdapat pengurangan hak penerima, penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, atau persoalan lain yang membutuhkan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum.
Pemeriksaan semacam ini penting agar hasil monev tidak sekadar menghasilkan kesimpulan administratif, tetapi benar-benar memberikan gambaran utuh mengenai apa yang terjadi.
Inspektorat harus bekerja secara independen, profesional, dan objektif. Tidak boleh ada kepentingan yang memengaruhi hasil pemeriksaan.
Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun melalui pernyataan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan, melainkan melalui kejelasan mengenai apa yang diperiksa dan bagaimana kesimpulannya diperoleh.
Pelimpahan Perkara Bukan Berarti Persoalan Selesai
Masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai alasan dan dasar pelimpahan penanganan perkara dari Unit Tipidkor Polres Indramayu kepada Inspektorat.
Dalam penanganan dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan keuangan atau administrasi pemerintahan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memang memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan.
Namun, keberadaan mekanisme pengawasan administratif tidak otomatis menghilangkan kemungkinan adanya unsur pidana.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan lain yang mengarah pada tindak pidana korupsi, tindak lanjutnya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan aparat penegak hukum.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, kesimpulan tersebut juga harus disertai dasar pemeriksaan yang jelas.
Prinsip ini penting agar tidak muncul anggapan bahwa setiap persoalan yang melibatkan pejabat desa cukup diselesaikan melalui pembinaan administratif.
Kita tidak sedang berbicara mengenai kesalahan kecil dalam pengisian dokumen. Kita sedang membicarakan bantuan pangan yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Jika benar terdapat hak penerima yang dikurangi atau tidak disalurkan sebagaimana mestinya, persoalan tersebut harus mendapatkan penanganan yang proporsional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Jangan ada pihak yang dihukum tanpa pembuktian. Namun, jangan pula ada persoalan yang dikesampingkan hanya karena berlindung di balik alasan administratif.
Suara AMUK Harus Dijawab dengan Transparansi
Aksi damai Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) Desa Sukajati menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi warga atas persoalan yang berkembang.
Dalam kehidupan demokratis, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk pengelolaan bantuan sosial di tingkat desa.
Kritik dan tuntutan agar perkara diperiksa secara transparan tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah desa maupun institusi tertentu.
Justru, pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya mendorong pemerintahan yang bertanggung jawab.
Namun, aspirasi tersebut juga harus dijawab melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai berkembang tuduhan yang belum terbukti atau tindakan yang justru mengganggu ketertiban.
Pemerintah desa perlu memberikan penjelasan secara terbuka. Inspektorat harus menyampaikan perkembangan pemeriksaan sesuai batas kewenangannya. Sementara kepolisian perlu memberikan kejelasan mengenai status penanganan perkara yang telah dilimpahkan.
Dengan begitu, masyarakat tidak dibiarkan terus menebak-nebak.
Hak Warga Miskin Tidak Boleh Menjadi Korban
Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam persoalan ini: penerima bantuan pangan adalah masyarakat yang membutuhkan.
Bagi sebagian keluarga, beras bantuan pemerintah bukan sekadar komoditas dalam daftar distribusi. Beras tersebut menyangkut kebutuhan makan sehari-hari.
Karena itu, ketika muncul dugaan adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran, yang pertama kali harus dipastikan adalah apakah hak masyarakat telah terpenuhi.
Jangan sampai perdebatan mengenai kewenangan, prosedur, pembelaan, dan hasil pemeriksaan justru membuat persoalan utama terlupakan.
Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai aturan. Pengawasan internal pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan. Aparat penegak hukum pun memiliki kewenangan menindaklanjuti apabila ditemukan unsur pidana.
Masing-masing harus bekerja sesuai tugas dan kewenangannya.
Kasus Sukajati juga semestinya menjadi momentum evaluasi bagi pengelolaan bantuan pangan di desa-desa lain di Kabupaten Indramayu. Transparansi data penerima, ketepatan jumlah bantuan, dokumentasi penyaluran, dan pengawasan distribusi harus menjadi perhatian serius.
Jangan menunggu muncul persoalan serupa baru kemudian melakukan pembenahan.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Kesimpulan
Pada akhirnya, hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Indramayu akan menjadi bagian penting dalam menjawab pertanyaan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan bantuan pangan di Desa Sukajati.
Publik tidak sedang meminta seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses hukum. Publik juga tidak sedang menolak mekanisme pemeriksaan administratif.
Yang dituntut adalah kepastian, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan dasar dan hasil pemeriksaannya secara jelas. Jika ditemukan pelanggaran administratif, jelaskan bentuk pelanggaran dan tindak lanjutnya. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, jangan ragu meneruskan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan.
Jangan biarkan hasil monev menjadi formalitas yang hanya diketahui oleh segelintir pihak, sementara masyarakat yang berkepentingan justru tidak memperoleh penjelasan.
Sebab, ukuran keberhasilan pengawasan bukan terletak pada berapa banyak dokumen yang diperiksa, melainkan sejauh mana pemeriksaan mampu mengungkap persoalan dan memastikan hak masyarakat terlindungi.
Satu ton beras di Sukajati bukan sekadar persoalan jumlah karung yang ditemukan. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan bantuan negara.
Dan satu hal yang harus diingat jangan biarkan hak warga miskin kalah oleh urusan administrasi.
Leave a Reply