SMKSMUHAMMADIYAH-HGLS.SCH.ID – Insiden pelarangan peliputan terhadap sejumlah wartawan saat kegiatan pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu di Pendopo, Jumat (13/11/2026), memicu gelombang protes dari berbagai organisasi pers. Aksi pembatasan akses informasi ini dinilai sebagai tindakan yang mencederai kebebasan pers di wilayah tersebut.
Wira Hadiyono SH, salah satu wartawan yang bertugas di lapangan, menjadi pihak yang terdampak langsung. Saat hendak menjalankan tugas jurnalistiknya, ia dilaporkan tidak diperkenankan memasuki area pelantikan dengan alasan adanya perintah dari pimpinan. Kejadian ini kemudian memantik respons tegas dari Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI).
Ketua FPWI, Chong Soneta, menyatakan bahwa tindakan menghalangi kerja wartawan merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menegaskan bahwa profesi wartawan dalam mencari serta menyebarluaskan informasi dilindungi oleh hukum positif di Indonesia.
Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UU Pers, setiap orang yang sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman hukumannya berupa penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp500 juta. Chong menekankan bahwa alasan “perintah atasan” tidak dapat dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, FPWI menuntut Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk bersikap transparan. Mereka mendesak agar pihak terkait memberikan klarifikasi terbuka mengenai siapa yang mengeluarkan instruksi tersebut dan apa dasar hukum yang digunakan. Selain itu, permintaan maaf secara terbuka dianggap perlu sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap marwah pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
Terkait peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), FPWI mengingatkan bahwa instansi tersebut bukanlah satu-satunya pintu informasi. Pers memiliki independensi untuk menggali fakta secara objektif dan tidak dapat disetir untuk menjadi sekadar corong pemerintah.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI), Asmawi, turut menyoroti urgensi perlindungan kebebasan pers. Menurutnya, Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Pers secara eksplisit menjamin bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara yang tidak boleh dikenakan tindakan penyensoran maupun pelarangan peliputan.
Hingga saat ini, publik masih menantikan klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Indramayu. Insiden ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah untuk lebih menghargai peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
Perlu dipahami bahwa pers bukanlah musuh pemerintah, melainkan mitra strategis dalam memberikan edukasi dan informasi kepada publik. Menghalangi tugas wartawan bukan hanya merugikan pihak media, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di lingkup pemerintahan mereka.
Leave a Reply