SMKSMUHAMMADIYAH-HGLS.SCH.ID – Kepolisian Republik Indonesia mengambil langkah strategis untuk menekan angka pengangguran di Jawa Barat melalui peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Inisiatif ini diperkenalkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, pada Rabu (11/11/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons atas data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat masih berada di angka 6,67%. Angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di level 4,75% per Agustus 2024. Polri memandang perlu adanya intervensi nyata untuk menjembatani kesenjangan tersebut.
Program Poliran sendiri merupakan pengembangan dari inisiatif yang sebelumnya sukses dijalankan Suyudi saat menjabat sebagai Kapolda Banten. Dalam model tersebut, pihak kepolisian berperan aktif menghubungkan para pencari kerja lokal dengan pusat pelatihan serta perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja profesional.
Jawa Barat dipilih sebagai lokasi perdana dengan fokus pada sektor pengamanan. Melalui uji kompetensi satpam, Polri berupaya membekali para pencari kerja dengan sertifikasi resmi yang diakui secara industri. Sertifikasi ini diproyeksikan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja agar lebih mudah terserap di sektor industri maupun swasta.
Di tempat terpisah, isu krusial mengenai tata kelola bantuan sosial juga tengah menjadi perhatian publik di Indramayu. Sebanyak 100 karung beras bantuan pemerintah dilaporkan ditemukan di garasi rumah Kuwu Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, yang kini tengah dalam pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu.
Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) Sukajati mendesak agar proses pemeriksaan berjalan transparan. Mereka menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut pemenuhan hak pangan masyarakat yang tidak bisa diukur hanya melalui nilai nominal kerugian saja.
Pihak AMUK merujuk pada regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak otomatis menghapus unsur pidana. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap menghormati proses hukum dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum hasil pemeriksaan resmi dari Irbansus (Inspektur Pembantu Khusus) dirilis.
Pemeriksaan Inspektorat saat ini menjadi kunci utama untuk menjawab berbagai pertanyaan publik. Masyarakat menantikan kejelasan mengenai asal-usul beras tersebut, alasan penyimpanannya di fasilitas pribadi, hingga memastikan apakah bantuan telah tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang berhak.
Di sisi lain, memberikan ruang bagi Kuwu Sukajati untuk memberikan keterangan juga dipandang penting. Hal ini bertujuan agar informasi yang berkembang tidak didasarkan pada asumsi sepihak, melainkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik dan hukum.
Upaya Polri dalam membuka lapangan kerja melalui program Poliran dan pengawasan ketat terhadap distribusi bantuan sosial merupakan dua sisi dari tanggung jawab institusi dalam menjaga stabilitas sosial. Fokus utama dari kedua isu ini adalah memastikan bahwa setiap kebijakan negara, baik dalam bentuk penciptaan lapangan kerja maupun bantuan pangan, benar-benar memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Hingga saat ini, proses hukum dan verifikasi lapangan masih terus berjalan. Harapannya, hasil pemeriksaan dapat membuka fakta secara objektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat, baik dalam hal peluang kerja maupun hak-hak dasar bantuan pangan yang harus terdistribusi dengan tepat sasaran.

Leave a Reply