SMKSMUHAMMADIYAH-HGLS.SCH.ID – Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali mencuat di Kabupaten Indramayu, melibatkan seorang warga Kecamatan Arahan berusia 48 tahun. Korban yang tergiur iming-iming gaji Rp25 juta per bulan di Korea Selatan justru berakhir dengan kerugian materiil sebesar Rp55 juta dan pendeportasian setelah sempat tertahan di Bandara Jeju.
Peristiwa ini bermula pada Agustus 2026, ketika korban mencari peluang kerja ke luar negeri. Melalui perantara, ia dipertemukan dengan tersangka berinisial S (58) asal Kecamatan Lohbener, yang menawarkan posisi sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, hingga housekeeping dengan kontrak kerja selama enam bulan.
Prosedur yang Cacat dan Tanpa Pelatihan
Korban kemudian diarahkan untuk mengikuti proses administrasi oleh tersangka lainnya, yakni SN (37) asal Kecamatan Sukagumiwang, yang berperan sebagai pihak agensi. Meskipun telah menyerahkan biaya penempatan sebesar Rp55 juta secara bertahap, korban tidak pernah mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja yang seharusnya menjadi syarat mutlak bagi pekerja migran.
Perjalanan korban menuju Korea Selatan dimulai pada 24 September 2026 melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan transit di Singapura. Namun, setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, petugas imigrasi setempat menemukan ketidaksesuaian pada dokumen perjalanan korban. Akibatnya, ia ditahan selama tiga hari sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026 dengan biaya mandiri.
Penegakan Hukum dan Langkah Pemulihan
Satreskrim Polres Indramayu resmi menetapkan S dan SN sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat (20/11/2026), Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin mengungkapkan bahwa kedua tersangka diduga meraup keuntungan pribadi dari proses perekrutan ilegal tersebut, dengan rincian Rp5 juta untuk S dan Rp10 juta untuk SN.
Beberapa barang bukti telah diamankan oleh pihak kepolisian, termasuk paspor korban, kuitansi pembayaran, dan satu unit mobil. Para tersangka dijerat dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun serta denda miliaran rupiah.
Sebagai bentuk tanggung jawab, kepolisian telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan LPSK untuk memberikan pendampingan serta pemulihan bagi korban. Pihak kepolisian juga gencar melakukan sosialisasi di berbagai lembaga pelatihan kerja guna memastikan calon pekerja migran memahami prosedur resmi dan tidak mudah terjebak tawaran pekerjaan yang tidak masuk akal.
Sinergi Baru untuk Pembangunan Daerah
Di sisi lain, tantangan pembangunan di Indramayu kini turut menjadi perhatian pemerintah daerah menyusul adanya efisiensi anggaran Dana Desa (DD) tahun 2026 yang turun menjadi kisaran 25 hingga 30 persen. Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengambil langkah strategis dengan memperkuat kolaborasi lintas sektoral bersama perusahaan BUMN, salah satunya PLN Nusantara Power (NP) Unit Pembangkitan Indramayu.
Dalam kunjungan ke PLTU Indramayu pada Kamis (19/11/2026), Bupati menekankan pentingnya optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan limbah batubara atau Fly Ash Bottom Ash (FABA) sebagai material konstruksi untuk menekan biaya pembangunan desa.
Senior Manager PLN NP UP Indramayu, Yunan Kurniawan, menyambut baik inisiatif tersebut. Pihaknya menyatakan kesiapan untuk terus mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu melalui penyaluran FABA yang telah diolah menjadi paving blok atau batako, serta melalui program TJSL yang terencana.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi bagi pemerintah desa di tengah keterbatasan anggaran agar pembangunan fisik tetap dapat berjalan. Sinergi antara pemerintah daerah dan sektor industri diharapkan mampu menciptakan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas di Kabupaten Indramayu.

Leave a Reply