SMKSMUHAMMADIYAH-HGLS.SCH.ID – Kasus penemuan satu ton beras bantuan yang tersimpan di garasi pribadi Kuwu Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, kini memasuki babak baru. Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Sukajati secara resmi mendatangi DPRD Kabupaten Indramayu pada Kamis (12/11/2026) untuk mendesak pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan dan tuntas.
Dalam audiensi yang berlangsung di kantor DPRD Indramayu, perwakilan warga menuntut agar proses hukum tidak hanya berhenti pada penyelesaian administratif. Mereka berharap aparat penegak hukum bertindak tegas apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana, mengingat bantuan tersebut merupakan hak masyarakat yang membutuhkan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Komisi I DPRD Indramayu, pihak Inspektorat Kabupaten Indramayu, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Camat Haurgeulis. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons keresahan masyarakat terkait temuan 100 karung beras di dalam mobil minibus milik perangkat desa tersebut.
Koordinator AMUK Sukajati, Nanang Khaerul, menegaskan bahwa pihaknya mengapresiasi keterlibatan Komisi I DPRD dalam mengawal kasus ini. Namun, ia menekankan bahwa sanksi administratif saja tidak cukup jika terbukti ada unsur penyalahgunaan wewenang.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Inspektorat Kabupaten Indramayu memberikan penjelasan mengenai tahapan investigasi yang telah berjalan. Inspektorat menyatakan bahwa Irbansus telah menyelesaikan audit investigatif selama dua pekan terakhir.
Hasil dari audit tersebut dijadwalkan untuk dipaparkan kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Indramayu pada pekan berikutnya. Langkah ini diambil agar pihak kepolisian dapat melakukan penelaahan lebih lanjut apakah temuan beras tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau penyimpangan lainnya.
Selain menyoroti beras bantuan, audiensi tersebut juga mengulas persoalan administratif terkait jabatan Ketua BPD Sukajati. Muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kepatutan jabatan tersebut karena adanya hubungan kekerabatan, yakni suami dari Kuwu Sukajati.
Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Endang Efendi, S.E., M.M., menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan instruksi langsung kepada Plt. Kepala DPMD untuk melakukan evaluasi. Peninjauan ini mencakup kesesuaian persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku bagi seorang Ketua BPD.
“Terkait keberadaan Ketua BPD, Komisi I telah langsung menyampaikan kepada Plt. Kadis PMD agar segera mengevaluasi kembali kebenaran syarat menjadi Ketua BPD,” tegas Endang.
Komisi I berkomitmen untuk terus memantau proses ini hingga tuntas, mulai dari hasil audit Inspektorat hingga tindak lanjut dari pihak kepolisian dan DPMD. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan desa di Sukajati tetap berjalan sesuai koridor hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Hingga saat ini, publik masih menanti hasil resmi dari ekspos yang akan dilakukan di Polres Indramayu. Transparansi dalam penanganan kasus ini diharapkan menjadi poin penting agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Redaksi mencatat bahwa hingga berita ini diturunkan, pihak Kuwu dan Ketua BPD Sukajati belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan beras maupun status jabatan mereka. Pihak redaksi tetap membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab demi keberimbangan informasi.
Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi seluruh perangkat desa mengenai urgensi integritas dalam pengelolaan bantuan sosial. Pengawasan yang ketat dari masyarakat, seperti yang dilakukan oleh AMUK Sukajati, diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola desa yang lebih bersih dan akuntabel di masa depan.

Leave a Reply