SMKSMUHAMMADIYAH-HGLS.SCH.ID – Program Irigasi Perpompaan (Irpom) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Terisi, kini tengah diselimuti isu tak sedap. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) senilai belasan juta rupiah mencuat, memberatkan para kelompok tani yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program tersebut.
Informasi yang dihimpun, dugaan pungli ini terjadi dalam proses pencairan bantuan program Irpom. Para kelompok tani diduga diminta untuk menyetorkan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi, namun secara total diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Hal ini tentu menimbulkan keresahan dan pertanyaan di kalangan petani yang tengah berupaya meningkatkan produktivitas pertanian mereka.
Program Irigasi Perpompaan sendiri merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk mengatasi kendala pasokan air di lahan pertanian, terutama saat musim kemarau. Dengan adanya sistem pompa air, para petani diharapkan dapat mengairi sawah mereka secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menjaga keberlangsungan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Namun, jika dugaan pungli ini benar adanya, maka tujuan mulia dari program ini menjadi tercoreng. Alih-alih membantu petani, praktik tersebut justru berpotensi membebani mereka dan mengurangi manfaat yang seharusnya mereka terima. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap program-program pemerintah lainnya yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat.
Sumber yang enggan disebutkan namanya ini mengungkapkan bahwa permintaan uang tersebut diduga dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan pelaksana program. Para kelompok tani merasa tertekan dan tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi permintaan tersebut demi kelancaran pencairan bantuan. Besaran pungutan yang dikenakan pun dinilai cukup memberatkan, terutama mengingat kondisi ekonomi sebagian petani yang mungkin belum sepenuhnya stabil.
Praktik pungutan liar dalam program bantuan pemerintah bukanlah hal baru. Namun, setiap kali hal ini terjadi, selalu menimbulkan keprihatinan mendalam. Hal ini menunjukkan adanya celah dan potensi penyalahgunaan wewenang yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Masyarakat, khususnya para kelompok tani yang menjadi korban, sangat berharap agar dugaan pungli ini dapat diusut tuntas. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah adalah kunci utama untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan dan dapat memberikan dampak positif yang maksimal.
Pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum dan instansi terkait di Kabupaten Indramayu, diharapkan segera melakukan investigasi mendalam terkait laporan dugaan pungli ini. Penyelidikan yang cepat dan adil akan memberikan kejelasan dan keadilan bagi para kelompok tani yang merasa dirugikan.
Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan Program Irigasi Perpompaan di Kecamatan Terisi. Hal ini penting untuk mengidentifikasi potensi-potensi terjadinya pungli di kemudian hari dan melakukan perbaikan sistem agar lebih kuat dan anti-korupsi.
Keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada integritas pelaksanaannya. Ketika ada dugaan penyimpangan, maka kepercayaan publik akan terkikis. Oleh karena itu, penanganan kasus dugaan pungli ini harus menjadi prioritas agar program Irpom dapat berjalan sesuai tujuannya dan memberikan manfaat nyata bagi para petani di Indramayu.
Para kelompok tani yang terdampak telah menyatakan kekecewaan mereka atas kejadian ini. Mereka berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Peran serta masyarakat dalam melaporkan setiap indikasi praktik korupsi dan pungli juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kecamatan Terisi sendiri merupakan salah satu wilayah di Indramayu yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Dengan adanya program Irpom, diharapkan sektor pertanian di daerah ini dapat semakin berkembang. Namun, isu dugaan pungli ini sedikit banyak dapat menghambat optimisme tersebut.
Pemerintah daerah diharapkan dapat segera merespons keluhan masyarakat ini dengan serius. Tindakan tegas terhadap pelaku pungli, jika terbukti bersalah, akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen memberantas praktik ilegal yang merugikan rakyat. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai program-program bantuan pemerintah juga perlu dilakukan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka.
Diharapkan pula agar para kelompok tani tidak merasa takut untuk melaporkan jika mereka kembali mengalami praktik serupa. Keberanian untuk bersuara adalah langkah awal untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Media massa juga memiliki peran penting dalam mengawal dan memberitakan setiap perkembangan kasus ini agar publik tetap terinformasi.
Pada akhirnya, Program Irigasi Perpompaan ini adalah investasi negara untuk kesejahteraan petani. Karenanya, setiap rupiah yang dialokasikan untuk program ini haruslah tersalurkan dengan tepat sasaran dan tanpa adanya potongan-potongan ilegal yang memberatkan. Keadilan bagi petani adalah keadilan bagi pembangunan pertanian Indonesia.
Leave a Reply