SMKSMUHAMMADIYAH-HGLS.SCH.ID – Sebuah dugaan praktik pungutan liar (pungli) dengan nominal fantastis, mencapai belasan juta rupiah, kini tengah menjadi sorotan tajam di wilayah Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Pungli ini diduga terkait dengan pelaksanaan Program Irigasi Perpompaan (Irpom) yang seharusnya menjadi angin segar bagi para petani.
Program Irpom, yang digulirkan pada tahun anggaran 2026, sejatinya dirancang sebagai inisiatif mulia. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan vital kepada para petani dalam mengelola kebutuhan air untuk lahan pertanian mereka. Dengan sistem pompa yang memadai, diharapkan produktivitas pertanian dapat meningkat secara signifikan, menunjang ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Namun, cita-cita luhur di balik program ini tampaknya tercoreng oleh praktik yang merugikan. Laporan yang beredar menyebutkan adanya oknum yang diduga memanfaatkan program ini untuk mengeruk keuntungan pribadi. Modus operandi yang dijalankan diduga dengan meminta imbalan uang dalam jumlah besar dari para penerima manfaat program.
Besaran pungutan yang diisukan mencapai belasan juta rupiah ini tentu saja menimbulkan keprihatinan mendalam. Jumlah tersebut sangat memberatkan bagi para petani, yang notabene adalah tulang punggung sektor pertanian dan seringkali berjuang dengan margin keuntungan yang tipis. Adanya pungutan liar ini berpotensi menggagalkan tujuan program itu sendiri, bahkan bisa jadi justru menjerumuskan petani ke dalam kesulitan finansial yang lebih besar.
Praktik pungli semacam ini tidak hanya merusak citra program pemerintah, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya melayani. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk pungli, adalah musuh bersama yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya.
Jika dugaan ini terbukti benar, maka ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan program yang seharusnya berpihak pada kesejahteraan petani. Penting untuk diingat bahwa dana yang dialokasikan untuk program Irpom berasal dari anggaran negara, yang notabene adalah uang rakyat. Oleh karena itu, setiap rupiah yang digunakan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar sampai kepada sasaran yang dituju.
Pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum, diharapkan segera menindaklanjuti laporan dugaan pungli ini. Investigasi yang mendalam dan transparan mutlak diperlukan untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus ini. Jika terbukti bersalah, pelaku harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain penindakan hukum, langkah pencegahan juga harus menjadi prioritas. Sosialisasi yang masif mengenai program Irpom, termasuk mekanisme penyaluran dan larangan pungutan liar, perlu digalakkan. Petani harus diberikan edukasi yang memadai agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka, serta berani melaporkan jika menemukan praktik penyimpangan.
Pemerintah daerah dan instansi terkait juga dituntut untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program kerakyatan. Sistem pengawasan yang lemah dapat membuka celah bagi terjadinya praktik-praktik koruptif.
Tujuannya jelas: memastikan bahwa program-program yang dirancang untuk mensejahterakan rakyat benar-benar berjalan sesuai fungsinya, tanpa hambatan pungli yang merusak. Para petani di Kecamatan Terisi, Indramayu, berhak mendapatkan bantuan yang semestinya tanpa harus dibebani pungutan liar yang memberatkan.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa semangat pemberantasan korupsi harus terus dijaga dan ditingkatkan. Integritas dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam setiap program pembangunan, demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Leave a Reply