SMKSMUHAMMADIYAH-HGLS.SCH.ID – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat menjadi sorotan utama dalam agenda sosialisasi pajak daerah yang diselenggarakan oleh anggota DPRD Jawa Barat, dr. Hj. Ratnawati, M. KKK, bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung Asrama Haji Indramayu pada Selasa (17/11/2026) ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
Dalam pemaparannya, dr. Hj. Ratnawati menegaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memegang peranan krusial sebagai penyumbang terbesar bagi PAD. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sangat menentukan keberlangsungan pembangunan daerah.
Sosialisasi ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua DPC Partai Demokrat Indramayu sekaligus anggota DPRD Indramayu, H. Nico Antonio, S.T., anggota DPRD Indramayu dari Fraksi Partai Demokrat, Diyanto, serta Ketua Mitra Sehati Kabupaten Indramayu, Dewi Khodijah.
Transformasi Digital dalam Pelayanan Pajak
Guna mempermudah masyarakat, pemerintah kini telah menghadirkan berbagai inovasi layanan digital. dr. Hj. Ratnawati mendorong generasi milenial dan Gen Z untuk memanfaatkan teknologi tersebut agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara tepat waktu tanpa harus mengantre panjang di kantor Samsat.
Beberapa kemudahan yang kini tersedia bagi wajib pajak meliputi:
Komitmen Peningkatan Kepatuhan Pajak
Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Indramayu I, Widianto Nugroho Adi, S.T., M.T., menekankan pentingnya edukasi ini bagi masyarakat. Ia berharap masyarakat semakin proaktif dalam memanfaatkan layanan Samsat yang kini telah beradaptasi dengan kebutuhan zaman, termasuk layanan hingga malam hari.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian informasi, tetapi juga sarana interaksi langsung antara pemerintah dan warga melalui sesi tanya jawab. Diharapkan, kemudahan akses yang ditawarkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Indramayu secara signifikan.
Secara keseluruhan, langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat fiskal daerah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan hambatan birokrasi dapat diminimalisir sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang taat pajak.

Leave a Reply