SMKSMUHAMMADIYAH-HGLS.SCH.ID – Sinergi antara institusi kepolisian dan pemerintah daerah menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas wilayah serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal bagi masyarakat Jawa Barat.
Pada Selasa (3/11/2026), Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Gedung Sate, Kota Bandung. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Jawa Barat ini difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak menegaskan bahwa keamanan lingkungan tidak bisa menjadi tanggung jawab tunggal kepolisian semata. Dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif, terutama dalam mendukung program pembangunan strategis di tingkat provinsi.
Polda Jabar menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemprov Jabar. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan aman, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih responsif dan mudah diakses oleh warga.
Sinergi ini diharapkan dapat melampaui sekadar pertemuan formal pejabat. Masyarakat menaruh harapan agar kerja sama tersebut terealisasi dalam bentuk penanganan masalah keamanan yang lebih cepat serta pelayanan pemerintahan yang lebih efisien di lapangan.
Tantangan Irigasi Petani Gantar di Balik Bendungan Sadawarna
Di sisi lain, potret kontras terjadi di Kabupaten Indramayu. Meski Bendungan Sadawarna telah beroperasi, ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Petani Gantar Bersatu (APGB) masih menghadapi kendala serius terkait ketersediaan air untuk lahan pertanian mereka.
Pada Rabu (4/11/2026), para petani melakukan aksi di pintu masuk Bendungan Sadawarna untuk menuntut percepatan pembangunan jaringan irigasi menuju wilayah Kecamatan Gantar. Bagi para petani, keberadaan bendungan belum memberikan manfaat nyata selama air belum tersalurkan ke area persawahan.
Koordinator aksi, Ari Rana, menekankan bahwa pembangunan saluran irigasi interkoneksi, termasuk penyambungan ke Waduk Cipancuh, sangat vital bagi keberlangsungan ekonomi petani. Tanpa sistem irigasi yang memadai, produktivitas sawah di wilayah tersebut terus mengalami kendala yang berdampak pada biaya produksi.
Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Bambang Harimukti, menjelaskan bahwa keterlambatan proyek dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan sejumlah pekerjaan penunjang, termasuk jaringan irigasi ke Gantar, harus mengalami penundaan.
Meski penjelasan mengenai kendala anggaran telah disampaikan, para petani tetap menuntut kepastian jadwal pelaksanaan dan alokasi dana yang jelas. Bagi mereka, keberhasilan sebuah infrastruktur air tidak hanya diukur dari kapasitas tampung bendungan, melainkan dari sejauh mana air tersebut mampu menjangkau lahan-lahan pertanian warga.
Persoalan di Gantar ini menjadi pengingat pentingnya sinkronisasi antara pembangunan infrastruktur fisik dengan kebutuhan nyata di tingkat akar rumput. Komitmen berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah sangat dinantikan agar manfaat Bendungan Sadawarna dapat segera dirasakan oleh seluruh petani di wilayah tersebut.
Leave a Reply