Home » Berita » Polemik Dana Rp8 Juta Program Irpom 2026 di Kroya: Menilik Akar Masalah

Polemik Dana Rp8 Juta Program Irpom 2026 di Kroya: Menilik Akar Masalah

Polemik Dana Rp8 Juta Program Irpom 2026 di Kroya: Menilik Akar Masalah

SMKSMUHAMMADIYAH-HGLS.SCH.ID – Program bantuan pemerintah di sektor pertanian, khususnya di wilayah Kecamatan Kroya, Indramayu, tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh adanya laporan mengenai dugaan praktik pungutan liar atau yang diistilahkan sebagai “uang kebersamaan” yang dibebankan kepada kelompok tani penerima manfaat.

Dugaan ini mencuat seiring dengan berjalannya program Irigasi Perpompaan (Irpom) Tahun Anggaran 2026 Tahap II serta program Optimalisasi Lahan (Oplah). Berdasarkan informasi yang beredar, nominal yang diminta kepada kelompok tani bervariasi tergantung pada jenis program bantuan yang diterima.

Seorang perwakilan kelompok tani yang memilih untuk tidak disebutkan namanya memberikan keterangan terkait besaran nominal tersebut. Menurut sumber tersebut, terdapat dugaan permintaan dana sebesar Rp8 juta untuk program Irpom, sementara untuk program Oplah, dana yang diminta mencapai Rp6 juta per kelompok tani.

Keterangan tersebut disampaikannya pada Senin, 9 November 2026. Selain masalah finansial, sumber tersebut juga menyinggung adanya distribusi bantuan berupa bibit sebanyak 8 kuintal yang turut menyertai program bantuan pemerintah di wilayah tersebut.

Program Irpom sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui penyediaan pompa air, diharapkan petani dapat mengatasi kendala pengairan, terutama pada lahan-lahan pertanian yang memiliki keterbatasan akses irigasi teknis.

Adanya dugaan permintaan uang dalam program ini tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi pengelolaan anggaran. Publik dan para petani berharap agar mekanisme distribusi bantuan benar-benar berjalan sesuai aturan tanpa adanya beban biaya tambahan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Hingga saat ini, informasi tersebut masih bersifat dugaan dan memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Berikut adalah poin-poin yang menjadi perhatian dalam isu ini:

Penting untuk dipahami bahwa setiap bantuan pemerintah, baik berupa infrastruktur maupun sarana produksi pertanian, seharusnya diberikan secara gratis kepada petani yang berhak. Segala bentuk pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis program dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif maupun hukum.

Pihak media saat ini terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan, termasuk pihak KTNA, guna mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemberitaan yang disampaikan tetap menjaga prinsip objektivitas dan keberimbangan.

Redaksi juga membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab. Hal ini dilakukan agar persoalan yang sedang berkembang di Kecamatan Kroya ini dapat menemui titik terang dan tidak merugikan para petani sebagai penerima manfaat utama program pembangunan pertanian.

Ke depannya, pengawasan terhadap penyaluran bantuan pemerintah diharapkan dapat lebih diperketat agar potensi penyimpangan dapat diminimalisir. Transparansi adalah kunci agar program yang dirancang untuk kesejahteraan masyarakat ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi produktivitas pertanian di daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *