Home » Berita » Transformasi Pelayanan Publik: Menilik Jejak Sejarah Negara Hadir

Transformasi Pelayanan Publik: Menilik Jejak Sejarah Negara Hadir

Transformasi Pelayanan Publik: Menilik Jejak Sejarah Negara Hadir

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 pada Kamis, 12 November 2026, menjadi salah satu peristiwa politik dan ketatanegaraan yang menarik perhatian publik.

Keputusan tersebut tentu membawa konsekuensi konstitusional karena Indonesia harus menjalankan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Di tengah luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta jiwa, pergantian seorang pejabat negara bukan sekadar persoalan pergantian figur. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana kesinambungan pemerintahan tetap terjaga dan kepentingan masyarakat tidak terganggu.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari. Calon yang dipilih berasal dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memiliki peran konstitusional untuk mengajukan dua calon pengganti Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR menjalankan kewenangannya melalui sidang untuk menentukan satu orang yang akan mengisi jabatan tersebut hingga berakhirnya masa jabatan periode 2024–2029.

Dalam proses tersebut, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi perhatian. Masyarakat berhak mengetahui bahwa setiap tahapan pengisian jabatan berlangsung sesuai konstitusi dan mengedepankan kepentingan bangsa, bukan semata-mata pertimbangan politik atau kepentingan kelompok tertentu.

Saya berpandangan, MPR perlu memastikan proses pemeriksaan dokumen calon dilakukan secara cermat dan terbuka. Pemeriksaan dapat mencakup keabsahan ijazah, kelengkapan administrasi, serta informasi mengenai rekam jejak dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah verifikasi tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap calon yang akan menduduki jabatan strategis negara.

Selain persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden, masyarakat tentu akan mencermati arah kebijakan pemerintahan setelah proses tersebut selesai. Kemungkinan adanya penyesuaian atau perombakan kabinet menjadi salah satu hal yang dapat diperkirakan dalam dinamika politik pemerintahan. Namun, apa pun keputusan Presiden, kepentingan utama yang harus dikedepankan adalah kesinambungan program pemerintahan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden yang nantinya terpilih perlu membangun kesamaan persepsi, terutama dalam menjalankan visi, misi, dan program prioritas pemerintahan melalui Asta Cita. Kesamaan arah kebijakan tersebut penting agar pergantian kepemimpinan tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan nasional.

Otonomi daerah jangan kehilangan tujuan

Di luar dinamika politik nasional, ada persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius, yakni penguatan pelaksanaan otonomi daerah.

Sejak bergulirnya Reformasi, otonomi daerah telah menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya bukan sekadar membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, melainkan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola potensi dan kebutuhan wilayahnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai persoalan. Perubahan regulasi yang terus berlangsung, tumpang tindih kewenangan, serta perbedaan penafsiran aturan dapat menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan .

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus membangun sinergi yang lebih efektif. Jangan sampai kewenangan yang seharusnya mempercepat pelayanan justru berubah menjadi rantai birokrasi panjang yang menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha.

Salah satu persoalan yang perlu dievaluasi adalah pelayanan perizinan bagi investor, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi, proses perizinan yang berbelit, ketidakjelasan kewenangan, serta kurangnya kepastian prosedur dapat menjadi hambatan bagi masuknya investasi ke daerah. Kondisi semacam ini perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah, bukan justru dibiarkan berlarut-larut.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pelayanan perizinan berjalan cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS) harus benar-benar efektif, dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang jelas sesuai ketentuan.

Bukan berarti seluruh perizinan harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Namun, kewenangan yang memang menjadi urusan daerah harus dijalankan secara optimal, sementara pemerintah pusat perlu memastikan koordinasi dan penyederhanaan regulasi berjalan dengan baik.

Asta Cita harus dirasakan masyarakat

Saya meyakini Asta Cita sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memiliki arti penting apabila pelaksanaannya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program, kebijakan, atau regulasi yang diterbitkan. Ukuran yang lebih nyata adalah sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, adil, dan berkualitas.

Negara harus hadir bukan hanya melalui pernyataan dan slogan, tetapi melalui tindakan nyata dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Ketika warga berhadapan dengan pelayanan yang lambat, perizinan yang tidak pasti, atau birokrasi yang saling melempar tanggung jawab, di situlah kehadiran negara perlu dipertanyakan dan dievaluasi.

Karena itu, momentum perubahan dalam pemerintahan nasional seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki , memperkuat otonomi daerah, menyederhanakan regulasi, serta memastikan pelayanan publik tidak terhambat oleh kepentingan birokrasi.

Pada akhirnya, siapa pun Wakil Presiden yang terpilih dan bagaimana pun komposisi kabinet ke depan, tanggung jawab pemerintah tetap sama: menjaga amanat konstitusi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Negara tidak cukup hanya hadir dalam kebijakan. Negara harus hadir dalam penyelesaian persoalan masyarakat. Sebab, tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah memastikan rakyat memperoleh hak pelayanan yang layak dan kesejahteraan yang lebih baik.

Kerikil.id | Bekasi – Kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak masih menjadi tantangan bagi jutaan penyandang disabilitas di Indonesia. Bukan semata-mata karena keterbatasan kemampuan, tetapi juga karena akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, fasilitas pendukung, hingga kesempatan memasuki dunia kerja formal yang belum sepenuhnya terbuka.

Gambaran tersebut tercermin dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025. Dari 1.173.066 pekerja penyandang disabilitas, baru 393.916 orang atau 33,58 persen yang bekerja di sektor formal. Sementara itu, sebanyak 779.150 orang atau 66,48 persen masih berada di sektor informal.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ketenagakerjaan penyandang disabilitas bukan sekadar tentang kemampuan mencari pekerjaan, melainkan juga tentang seberapa jauh dunia usaha dan pemerintah membuka ruang kesempatan yang setara.

Persoalan inilah yang menjadi perhatian Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) melalui Job Portal, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, tersebut diarahkan untuk memperkuat hubungan antara pencari kerja penyandang disabilitas, lembaga pelatihan, dan perusahaan agar peluang memasuki sektor formal semakin terbuka.

Kesempatan Kerja Jangan Berhenti pada Aturan

Salah satu persoalan yang disoroti adalah belum optimalnya pemenuhan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Sementara perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 1 persen.

Namun, keberadaan aturan belum otomatis menjamin kesempatan kerja yang setara. Masih terdapat kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri, keterbatasan sertifikasi kompetensi, minimnya akomodasi yang layak, serta stigma terhadap kemampuan pekerja disabilitas.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menegaskan bahwa rendahnya penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan kemampuan individu.

Menurutnya, hambatan justru banyak berkaitan dengan belum optimalnya keterhubungan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja, termasuk kesiapan lingkungan kerja yang inklusif.

“TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia,” tegas Cris.

Pelatihan dan Sertifikasi Menjadi Kunci

Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, Kemnaker mendorong perluasan LPK inklusi, pemberian afirmasi kuota peserta disabilitas di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK).

Pengembangan Bursa Kerja Khusus juga diarahkan menjangkau Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan lembaga pelatihan kerja.

Kemitraan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, serta dunia usaha dan dunia industri turut diperkuat.

Cris meminta lembaga pendidikan dan pelatihan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, terutama keterampilan digital dan kemampuan nonteknis atau soft skill.

Pendampingan melalui job coaching juga dinilai penting, mulai dari persiapan sebelum bekerja hingga setelah pekerja ditempatkan di perusahaan.

Langkah tersebut menjadi penting agar penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan, tetapi juga memiliki pendampingan untuk beradaptasi dan mempertahankan pekerjaan.

Dunia Usaha Diuji oleh Komitmen Inklusi

Melalui forum one stop link and match di Bekasi, para peserta menyepakati tindak lanjut berupa pemetaan kompetensi pencari kerja serta penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan.

Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi jembatan antara keterampilan tenaga kerja penyandang disabilitas dengan kebutuhan perusahaan.

Namun, keberhasilan program inklusi tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan atau banyaknya forum yang diselenggarakan. Ukuran yang lebih nyata adalah berapa banyak penyandang disabilitas yang benar-benar mendapatkan pekerjaan, memperoleh perlakuan setara, dan mampu mengembangkan kariernya.

Sebab, kesempatan bekerja bukan bentuk kemurahan hati perusahaan, melainkan hak warga negara yang harus dihormati.

Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha tidak berhenti sebagai kesepakatan di atas kertas. Penyandang disabilitas membutuhkan akses yang nyata, lingkungan kerja yang ramah, serta kesempatan membuktikan kompetensinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *